Dia juga mengakui kalangan hakim selama ini masih “terbelah” ketika menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ketika dihubungkan berlakunya putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 ini. Satu sisi, putusan MK dijadikan acuan oleh sebagian hakim dalam memutus perkara korupsi. Di sisi lain, ada hakim yang tetap berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) UU Upaya Penyelesaian Sengketa Hak Cipta. Pencipta karya berhak untuk memperjuangkan haknya, khususnya apabila terjadi pelanggaran ciptaan. Berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta terdapat 3 (tiga) bentuk sengketa terkait hak cipta yaitu perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan Pasal 49 KUHP. Pasal 34 dan Pasal 43 RKUHP. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
Baca juga: Penangkapan Adelin Lis dan Daftar Panjang Buronan Kasus Korupsi yang Kabur ke Singapura. Berikut 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia, dirangkum dari beberapa pemberitaan Kompas.com: 1. Kasus penyerobotan lahan di Riau. Kejaksaan Agung berhasil mengungkap kasus korupsi yang menyeret PT Duta Palma Group.
Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; e. Ada kesalahan. (penjelasan selengkapnya mengenai perbuatan melawan hukum dapat Anda simak artikel Merasa Dirugikan Tetangga yang Menyetel Musik Keras-keras) Yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang: 1. Nah, selama tahun 2019, MA mengeluarkan tujuh kebijakan berupa 6 Perma dan 1 SEMA mengenai teknis penanganan perkara. Baca Juga: Beragam Capaian MA Sepanjang 2019. Berikut ini beberapa kebijakan MA Tahun 2019 yang berhubungan dengan pedoman penanganan perkara di pengadilan: Tata Cara Persidangan Elektronik (E-Litigation) Perma No. 1 Tahun 2019 Terbaru, kasus yang menyeret nama Surya Darmadi dan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman disebut menjadi yang terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai Rp 78 triliun. Baca juga: Penangkapan Adelin Lis dan Daftar Panjang Buronan Kasus Korupsi yang Kabur ke Singapura Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar tunggakan sebesar Rp148.645.000,00 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), per 31 Desember 2019 kepada Penggugat, sekaligus semenjak ditetapkannya Putusan Pengadilan;
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Yudisial telah menindaklanjuti informasi tentang 13 perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim atau PMKH yang diterima sepanjang 2021. Namun, tak semua informasi tersebut berujung pada pelaporan kepada pihak yang berwajib. Sebagian besar justru tidak dilanjutkan.
.
  • nho8ztceef.pages.dev/324
  • nho8ztceef.pages.dev/396
  • nho8ztceef.pages.dev/218
  • nho8ztceef.pages.dev/479
  • nho8ztceef.pages.dev/422
  • nho8ztceef.pages.dev/81
  • nho8ztceef.pages.dev/483
  • nho8ztceef.pages.dev/12

    • kasus perbuatan melawan hukum terbaru